RSS

TUGAS EKONOMI KOPERASI

18 Nov

1.Tulis pendapatmu tentang koperasi ?

Jawab :

Koperasi sendiri lahir pertama kali di inggris tahun 1884, kata koperasi tersebut berasal dari “CO” dan “OPERATION” yang mempunyai arti “bersama-sama bekerja”. Koperasi itu sendiri adalah badan hukum yang terdiri dari sekumpulan banyak orang yang secara sukarela bergabung ke dalam organisasi tersebut demi mencapai tujuan ekonomi bersama dengan menggunakan asas kekeluargaan, demokrasi terpimpin, dan keadilan bersama bagi para anggotanya.

2.Bagaimana perkembangan koperasi di Indonesia ?
Jawab :
Perkembangan koperasi di indonesia pada dasarnya sangatlah berkembang dari dimulainya sejak tahun 1896 ampai dengan sekarang ini. Berikut ini adalah penjelasan berkembangnya koperasi di Indonesia dari awal terbentuknya koperasi, setelah kemerdekaan, saat ekonomi terpimpin, masa orde baru sampai sekarang.
a.Awal terbentuknya koperasi di Indonesia
Awalnya di Indonesia koperasi hanya dijadikan badan hukum untuk bidang simpan pinjam (Soedjono 1983, h.7) saja maka selanjutnya tumbuh pula
koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang konsumsi dan kemudian koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang- barang untuk keperluan produksi. Dan pada akhirnya koperasi menekankan pada simpan pinjam yang sekaligus dengan kegiatan penyedian barang-barang untuk keperluan produksi.

b.Setelah kemerdekaan

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dengan tegas
perkoperasian ditulis di dalam UUD 1945. DR. H. Moh Hatta sebagai salah seorang “Founding Father” Republik Indonesia, berusaha memasukkan rumusan perkoperasian di dalam “konstitusi”. Sejak kemerdekaan itu pula koperasi di Indonesia mengalami suatu perkembangan yang lebih baik. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 beserta penjelasannya menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa bangun perekonomian yang sesuai dengan azas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Di dalam pasal 33 UUd 1945 tersebut diatur pula di samping koperasi, juga peranan daripada Badan Usaha MilikNegara dan Badan Usaha Milik Swasta.

c.Saat ekonomi terpimpin

15 Juli 1959 Presiden Soekarno yang juga selaku Panglima Tertinggi
Angkatan Perang mengucapkan Dekrit Presiden yang memuat keputusan
dan salahsatu daripadanya ialah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945
berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah
Indonesia, terhitung mulai dari tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya
lagi Undang-Undang Dasar Sementara. Pada tanggal 17 Agustus 1959Presiden Soekarno mengucapkan pidato kenegaraan yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, atau lebih dikenal dengan Manifesto politik (Manipol). Dalam pidato itu diuraikan berbagai persoalan pokok dan program umum Revolusi Indonesia yang bersifat menyeluruh. Berdasarkan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960 pidato itu ditetapkan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara RI dan pedoman resmi dalam perjuangan menyelesaikan revolusi. Dampak Dekrit Presiden dan Manipol terhadap Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi adalah undang-undang yang belum berumur panjang itu telah kehilangan dasar dan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat UUD 1945 dan Manipol. Karenanya untuk mengatasi keadaan itu maka di samping Undang- Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi dikeluarkan pula
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi (dimuat dalam Tambahan aLembaran Negara No. 1907).
Peratuarn ini dibuat sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi dan merupakan penyempurnaan dari hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang tersebut.

d.Orde baru samapi dengan sekarang

18 Desember 1967 telah dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru yakni dikenal dengan UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkopersian. Koperasi Indonesia merupakan satu-satunya wadah untuk menyusun
perekonomian rakyat berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan yang merupakan cirri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia dengan tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan yang dianut seseorang. Koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional dilaksanakan dalan rangka dalam rangka politik maupun perjuangan bangsa Indonesia. Pada orde ini pun pemerintah mendirikan Pusat Pendidikan Koperasi dan mendirika Lembaga Jaminan Kredit Koperasi yang dirubah statusnya menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (PERUM PKK). Untuk mengatasi kelemahan organisasi dan memajukan manajemen koperasi maka sejak tahun1972 dikembangkan penggabungan koperasikoperasi kecil menjadi koperasi-koperasi yang besar.

Jadi, dari awal berdirinya koperasi di indonesia sampai sekarang mempunyai perkembangan walau kadang terjadi yang namanya penurun namun pada akhirnya mempunyai kemajuan tersendiri bagi Negara ini maupun anggotanya. Pemerintah pun ikut berperan dalam melindungingya melalui UU yang telah ditetapkan.

3.Siapakah tokoh di Indonesia maupun di luar negeri yang dijadikan panutan karena mendapatkan Nobel Perdamaian ?

Jawab :

Dalam kasus soal ini saya mengambil sosok seorang wanita yang berasal dari Iran, dia berperan karena memperjuangkan HAM di negarnya. Berikut ini adalah data singkat yang dapat saya peroleh :

 

 
 

 

Nama: 
Shirin Ebadi
Lahir:
1947
Pendidikan:
Sarjana Hukum Universitas Teheran
Pekerjaan:
Pengajar di Universitas Teheran
Aktivis HAM
Pengacara 
Presiden pengadilan kota di Teheran (1975-1979)
Organisasi:
Pendiri dan pemimpin dari Association for Support of Children’s Rights di Iran
Buku:
A Study of Legal Aspects of Children’s Rights in Iran (Tehran, 1994)
History and Documentation of Human Rights in Iran (New York, 2000)

Shirin Ebadi
Wanita Muslim Pertama Peraih Nobel
 
Ahli hukum, hakim, pengajar, penulis, dan aktivis pembela hak asasi manusia Iran, Shirin Ebadi (56) meraih hadiah Nobel Perdamaian 2003. Ia merupakan wanita Muslim pertama peraih penghargaan Nobel, tokoh Muslim ketiga setelah Yasser Arafat (1994) dan Anwar Sadat (1978), dan merupakan wanita kesebelas setelah Jody Williams (1997) dalam 103 tahun sejarah Nobel. Ebadi terpilih dari 165 calon, termasuk Paus Yohanes Paulus II dan mantan Presiden Ceko Vaclav Havel yang sebelumnya diunggulkan.
 
Sarjana hukum dari Universitas Teheran yang lahir 1947 ini berjuang selama 25 tahun untuk menegakkan keadilan di Iran. Baik dalam tulisan maupun kegiatannya sebagai aktivis HAM, Ebadi dikenal sebagai pribadi yang mengedepankan solusi yang demokratis dan damai atas berbagai masalah serius dalam masyarakat.
 
Dia aktif dalam debat publik dan sangat dikagumi oleh masyarakat di negaranya karena kegigihannya membela individu maupun kelompok yang menjadi korban kekuasaan politik dan sistem hukum tidak manusiawi yang dilegitimasi dengan atas nama Islam. Berkat kampanye yang dilakukan oleh tokoh seperti Ebadi, hukum keluarga di Iran mengalami reformasi, salah satunya adalah seorang suami tidak lagi secara otomatis dapat menceraikan istrinya tanpa membayar uang tunjangan perceraian.
 
Sebagai seorang muslimah, Ebadi melihat tidak ada pertentangan fundamental antara Islam dengan hak asasi manusia.
 
Atas penghargaan yang diterimanya itu, Ebadi menunjukkan bahwa seseorang bisa menjadi muslim dan mendukung demokrasi. “Islam sejalan dengan demokrasi. Bila Anda membaca Al Quran, Anda akan melihat tak ada satu pun ayat yang bertentangan dengan hak asasi manusia,” ujarnya.
Pemerintah Iran secara resmi menyampaikan selamat kepada Shirin Ebadi. Meski demikian, kelompok garis keras Iran mengecam keras pemberian Nobel Perdamaian kepada Ebadi. Mereka mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan dukungan terhadap gerakan sekuler dan menganggap Komite Nobel Norwegia telah menjadi alat politik dan mencampuri urusan dalam negeri Iran.
 
Ebadi sendiri menilai bahwa dirinya dipilih bukan karena alasan politik melainkan karena dunia menyadari bahwa perdamaian hanya akan terwujud melalui penghargaan terhadap HAM.
 
Ebadi menjadi presiden pengadilan kota di Teheran tahun 1975 tapi kehilangan posisi itu dalam revolusi Islam lima tahun kemudian ketika kaum mullah mengambil alih dan memutuskan perempuan tidak bisa memimpin pengadilan. Sejak Revolusi Iran tahun 1979, ia menjadi aktivis pejuang demokrasi, HAM, pengungsi, wanita, dan anak-anak.
 
Sebagai pengacara ia terlibat dalam beberapa kasus politik yang kontroversial. Ia mewakili para keluarga penulis dan cendekiawan yang dibunuh antara tahun 1999 dan tahun 2000. Ia juga berupaya mengungkap konspirasi di balik serangan terhadap para mahasiswa di Universitas Teheran tahun 2000. Bahkan, ia pernah dipenjara selama beberapa minggu karena membela keluarga korban pembunuhan politik. Bahkan, tahun 2001 lalu, Ebadi sempat dipenjara karena menghadiri konferensi pembaruan Iran di Berlin.
 
Ia adalah pendiri dan pemimpin dari Association for Support of Children’s Rights. Ia sudah menulis beberapa buku akademik dan artikel yang mengangkat isu hak asasi manusia. Di antara buku-bukunya itu, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalahA Study of Legal Aspects of Children’s Rights in Iran (Teheran, 1994), yang dipublikasikan dengan dukungan dari UNICEF, dan History and Documentation of Human Rights in Iran (New York, 2000). Sedangkan artikel-artikelnya banyak mengangkat isu hukum, perempuan dan anak-anak di Iran sepertiThe Major Legal Problems of Children in Iran, Abolishing Slavery in Any Form, The legal Punishment for Murdering One’s Child, dan sebagainya.
 
Ebadi mewakili kalangan Islam reform dan melontarkan pemikiran-pemikran baru dalam hukum Islam yang selaras dengan hak asasi manusia seperti demokrasi, persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum, kebebasan beragama, dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Ia memperjuangkan hak asasi manusia yang paling mendasar dan percaya bahwa tidak ada masyarakat yang layak dijuluki ‘masyarakat yang beradab’ kecuali hak-hak perempuan dan anak-anak dihormati. Menurutnya, kekuasaan politik tertinggi dalam suatu masyarakat harus dibangun dengan dasar pemilihan yang demokratis. Ia lebih memilih jalur dialog sebagai jalan mengubah perilaku dan menyelesaikan konflik.
 
Ia mengakui tak mudah menjadi wanita di Iran karena hukum yang berlaku di sana. Meskipun begitu, ia bersyukur karena berbagai kesulitan yang dihadapinya baik sebagai wanita maupun ahli hukum justru meneguhkan perjuangannya yang dengan lantang dan tegas menyuarakan tegaknya demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.
Saat ini, Ebadi bekerja sebagai pengacara dan pengajar di Universitas Teheran. Penganugerahan hadiah Nobel Perdamaian diselenggarakan Oslo, Swedia, 10 Desember 2003. Ebadi juga menerima uang 10 juta Kroner Swedia (sekitar Rp10,8 miliar) berdasarkan keputusan Komite Nobel yang bermarkas di Oslo, dengan anggota dua pria dan tiga perempuan.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 18, 2010 in Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: