RSS

SISTEM PEMEERINTAHAN

07 Nov

Sistem Pemerintahan Negara

Istilah Sistem Pemerintahan berasal dari gabungan dua kata Sistem dan Pemerintahan. Kata Sistem merupakan terjemahan dari kata Sistem (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti :
a) Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu
b) Pemerintahan adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara
c) pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah

Adapun sumber refensi lain, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sistem mempunyai 3 pengertian. Yaitu;
Pertama : Sistem berarti seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
Kedua : Susunan pandangan, teori, asas yang teratur
Ketiga : Metode
Jelas bahwa dalam kaitanya dengan pemerintahan Negara, sistem berarti “susunan yang teratur dari pandangan, teori, atau asas tentang pemerintahan negara”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerintahan berarti ;
1. Proses, cara, perbuatan memerintah
2. Segala urusan yang dilakukan Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara

Menurut Austin Ranney, pemerintahan adalah suatu proses kegiatan memerintah, yaitu proses membuat dan menegakkan hukum suatu Negara. Sedangkan, pemerintah adalah sekelompok orang dan sejumlah lembaga yang membuat dan menegakkan hukum dalam suatu Negara.
Maka dalam arti luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai suatu tujuan penyelenggarakan Negara. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan Eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaran Negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagi komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.
Tujuan pemerintahan Negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, Tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bagsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara yang berbentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala Negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang.
Pemerintahan adalah tindakan atau kegiatan pemerintah dalam menyelenggarakan pembuatan dan penegakkan hukum guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Kegiatan menyelenggarakan pemerintahan Negara melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan pejabat pemerintahan. Pada umumya ada 3 jenis lembaga pemerintahan dalam suatu negara :
 Lembaga Legislatif –> Pembuatan undang-undang/ hukum
 Lembaga Eksekutif –> Pelaksanaan undang-undang/ hukum
 Lembaga Yudikatif –> Penegakan undang-undang/ hukum

Sistem Pemerintahan Negara adalah susunan yang teratur dari prinsip-prinsip yang melandasi berbagai kegiatan/ hubungan-hubungan kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu Negara. Sistem Pemerintahan Negara bermanfaat untuk mewujudkan tujuan Negara.

Bentuk Negara, Bentuk Pemerintah, dan Bentuk Pemerintahan

Bentuk Negara
Pengelompokan Negara berdasarkan kriteria distribusi kekuasaan (secara resmi) antarberbagai tingkat pemerintahan dalam suatu Negara. Dibedakan menjadi 3 kategori :
 Kesatuan —> Negara yang perintah pusatnya berdaulat penuh atas semua tingkatan pemerintah yang ada dibawahnya.
 Serikat/ federal —> Negara yang kekuasaanya secara formal dibagi menjadi dua, sebagian menjadi kekuasaan pemerintahan pusat federal dan sebagian menjadi kekuasaan pemerintahan Negara bagian.
 Konfederasi

Bentuk Pemerintah
pengelompokan Negara berdasarkan cara pengisian jabatan kepala negaranya. Bentuk pemerintah, dibagi menjadi dua ;
 Kerajaan —> Negara yang kepala negaranya diisi melalui cara-cara didalam sistem pemerintahan. Misalnya ; Jepang, kaisar diisi dengan pewarisan.
 Republik —> Negara yang kepala negaranya diisi melalui car-cara diluar sistem pewarisan.

Bentuk Pemerintahan
Pengelompokan Negara berdasarkan letak kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara secara tradisional. Para pakar membedakan ;
 Monarki : Pemerintahan Negara yang kekuasaan tertingginya berada ditangan seorang penguasa tertunggal, yaitu; Raja atau Ratu.
 Aristokrasi : Pemerintahan Negara yang kekuasaan tertingginya berada ditangan satu lembaga kecil yang terdiri atas sekelompok elite yang memiliki hak istimewa.
 Demokrasi : Pemerintahan Negara yang kekuasaan tertigginy berada ditangan semua warga Negara.

Menurut Aristokrasi, bentuk pemerintahan berdasarkan 2 ukuarn yaitu;
1. Di tangan siapakah kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara berada?
2. Untuk siapa kekuasaan Negara itu digunakan?

Menurut Aristoteles, ada 6 kemungkinan ;
1. Monarki : bentuk pemerintahan dimana kekuasaan Negara yang tertinggi ada di tangan satu orang, yang memerintah untuk kepentingan rakyat.
2. Tiranni : bentuk pemerintahan dimana kekuasaan Negara yang tertinggi berada ditangan satu orang, yang memerintah untuk kepentingan dirinya sendiri.
3. Aristokrasi : bentuk pemerintahan dimana kekuasaan Negara yang tertinggi berada ditangan elite, yang memerintah untuk kepentingan rakyat.
4. Oligarki : bentuk pemerintahan dimana kekuasaan Negara yang tertinggi berada ditangan elite, yang memerintah untuk kepentingan sekelompok penguasa itu sendiri.
5. Politi : bentuk pemerintahan dimana kekuasaan Negara yang tertinggi berada ditangan rakyat, yang memerintah untuk kepentingan rakyat.
6. Demokrasi : bentuk pemerintahan dimana kekuasaan Negara yang tertinggi berada ditangan rakyat, yang memerintah untuk kepentingan penguasa.

Jenis-jenis Sistem Pemerintahan

Ada tiga jenis Sistem Pemerintahan, yaitu;
➔ Sistem Pemerintahan Parlementer
➔ Sistem Pemerintahan Presidensial
➔ Sistem Pemerintahan dengan Sistem Referendum

Nama “Parlemen” menunjukan bahwa dalam sistem ini para menteri harus mempertanggungjawabkan kinerja kerja eksekutifnya kepada pihak parlementer. Sedangkan “presidensial” menunjukan bahwa dalam Sistem ini para Menteri harus mempertanggungjawabkan kinerja eksekutifnya kepada pihak presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Eksekutif. Selain kedua nama jenis sistem pemerintahan yang berlaku di Negara Demokrasi itu, adanya sistem pemerintahan yang khas berlaku di Negara-negara komunis, yaitu pemerintahan kediktatoran proletariat. Dan kita akan membahas ketiga jenis Sistem Pemerintahan.

Sistem Parlementer

Karakteristik Sistem Parlementer
Dominasi peranan Parlementer tampak dari hal-hal berikut ;
 Parlemen melalui pemimpin partai yang menguasai mayoritas kursi Parlemen, menyusun kabinet, atau dewan menteri. Pemimpin partai itu diminta oleh kepala Negara untuk menjadi pembentuk kabinet. Pembentuk kabinet itu akan :
(a) Menyusun sendiri susunan kabinet jika ia merasa tidak memerlukan koalisi
(b) Menghubungi, melakukan tawar-menawar dan menyusun bersama kabinet dengan pemimpin partai-partai politik yang dilibatkan dalam koalisi.
Sesudah kabinet dibentuk, formatur kabinet akan menjadi menteri utama/ perdana menteri yang memimpin kerja kabinet.
 Perdana Menteri dan kabinetnya berkewajiban menjalankan kebijakan pemerintahan yang digariskan oleh parlemen
 Masa jabatan menteri/ kabinet sangat bergantung pada kehendak parlemen
 Kepala Negara/ Raja berperan sebagai penegah bila terjadi pertentangan antara parlemen dan kabinet
Dapat disimpulkan bahwa Sistem Pemerintahan Parlementer adalah keseluruhan prisip penataan hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif juga yudikatif yang diciri-cirikan oleh adanya fusi/ penggabungan kekuasaan, yaitu pemusatan semua kekuasaan pada perlemen.,

Prinsip-prinsip Parlementer
Menurut Ranney, pemusatan kekuasaan negara tentang parlementer. Melalui dua sarana ;
 Rangkap Jabatan
Kontitusi negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer menentukan bahwa mereka harus menentukan bahwa mereka yang menduduki jabatan menteri harus merupakan anggota parlemen. Dengan kabinet dan para menterinya merupakan komisi parlemen yang duduk dilembaga eksekutif. Prinsip ini berbeda sekali dengan ajaran Trias Politika.
 Dominasi Resmi Parlemen
Parlemen merupakan lembaga legislatif Negara tertinggi. Tidak saja membuat undang-undang baru, melainkan juga merevisi atau mencabut undang-undang yang berlaku dan menentukan bersifat Konstitional atau tidak. Wewenang para menteri untuk memimpin lembaga-lembaga eksekutif dijamin oleh parlemen selama para menteri itu masih dipercaya oleh parlemen.

Ciri dari sistem Parlementer adalah sebagai berikut ;

1. Badan Lagislatif atau Parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilh langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
2. Anggota Parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum.
3. Pemerintahan atau kabinet terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet.
4. Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.
5. Kepala Negara tidak sekaligus menjadi kepala pemerintahan.
6. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan.

Kelebihan Sistem Parlementer

1. Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyusuaian pendapat antara Eksekutif dan Legislatif.
2. Garis tanggungjawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Parlementer

1. Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat bergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen.
4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.

Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antarlembaga Negara melalui pemisahan kekuasaan Negara, dimana Presiden memainkan peran kunci dalanm pengelolaan eksekutif.

Karakteristik Sistem Pemerintahan Presidensial ;
 Presiden adalah pihak yang berwenang dalam menyusun kabinet
 Para Menteri tidak boleh menjadi anggota parlemen
 Para Menteri bertanggungjawab kepada presiden, bukan kepada parlemen
 Masa jabatan menteri sangat bergantung pada presiden
 Peran parlemen dan eksekutif dibuat seimbang melalui Sistem Check and balance

Prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan Presidensial

Menurut Ranney, di Negara yang menganut Sistem Presidensial secara formal dipisahkan melalui dua macam sarana, yaitu;
 Pemisahan jabatan
Sesuai satu cabang kekuasaan tidak boleh menduduki jabatan dicabang kekuasaan lain. Seorang anggota parlemen tidak boleh merangkap menjadi menteri, demikian sebaliknya.
 Kontrol dan keseimbangan
Untuk mencegah kemungkinan satu lembaga/ cabang kekuasaan memperbesar kekuasaannya sendiri. Masing-masing cabang kekuasaan diberi kekuasaan untuk mengontrol cabang kekuasaan lain. Dengan cara itu, posisi masing-masing cabang kekuasaan cepat dalam keseimbangan yang tepat.

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial adalah sebagai berikut ;

1. Penyelenggaraan negara berada ditangan Presiden
2. Kabinet (Dewan Menteri) dibentuk oleh Presiden
3. Presiden tidak bertanggungjwab terhadap Palemen seperti dalam sistem parlementer
4. Presiden tidak dapat menmbubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer
5. Parlemen memiliki kekuasaan Legislatif dan sebagai lembaga perwakilan anggota parlemen yang dipilih oleh rakyat
6. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial

1. Badan Eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen
2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalh empat tahun, persiden Indonesia adalah 5 tahun.
3. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial

1. Kekuasaan Eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
2. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
3. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas dan memakan waktu yang lama.
SISTEM PEMERINTAHAN DENGAN SISTEM REFERENDUM

Sebuah referendum (dari bahasa Latin) atau jajak pendapat dalam istilah bahasa Indonesia merupakan pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan (politik). Pada sebuah referendum, biasanya orang-orang yang memiliki hak pilih dimintai pendapatnya. Hasil referendum bisa dianggap mengikat atau tidak mengikat. Jika mengikat, maka para anggota kaum eksekutif wajib menjalankan hasil jajak pendapat tersebut. Di beberapa negara tertentu seperti Belanda, referendum tidaklah harus mengikat.

Sistem Pemerintahan di Negara Komunis

Unisoviet merupakan penganut komunisme pertama yang memilik sistem pemerintahan tersendiri. Secara resmi Uni Soviet memiliki lembaga legislatif yang bernama Soviet tertinggi URSS (STU). STU merupakan lembaga tertinggi Negara, yang terdiri dari dua majelis, yaitu; Majelis Uni dan Majelis Bangsa-bangsa. Majelis Uni mencerminkan kepentinagn bersama seluruh penduduk URSS sedangkan Majelis Bangsa-bangsa mencerminkan kepentingan bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang terdapat di wilayah URSS. Kedua Majelis ini mempunyai hak yang sama.
Kekuasaan Eksekutif di URSS dijalankan oleh Dewan Menteri yang merupakan badan eksekutif dan administrasi tertinggi di URSS. Dengan demikian, sistem yang digunakan di Uni Soviet sesungguhnya mirip sitem parlementer dui Negara-negara Barat. Hal yang membedakan adalah kekuasaan nyata pemerintahan du Uni Soviet berada di tangan pemimpin partai komunis stempat.\

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia

Tidak satu kata pun dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Sistem Pemerintahan Negara kita adalah Sistem Pemerintahan presidensial. Namun, prinsip Negara kita menganut Sistem Pemerintahan Presidensial dapat kita pahami dari adanya ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai berikut ;

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang dasar (pasal 4 ayat 1)
Presiden dibantu oleh Menteri Negara (pasal 17 ayat 1)
Menteri-menteri itu diangkat dan dihentikan oleh Presiden (pasal 17 ayat 2)
Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (pasal 17 ayat 3)
Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang (pasal 17 ayat 4)

Kelima ketentuan di atas menunjukan dianutnya prinsip pemerintahan presidensial di Indonesia. Berikut perinciannya ;
 Presiden berfungsi bertanggungjawab kepada Presiden bukan kepada parlemen
 Presiden adalah pihak yang harus menyusun kabinet
 Para Menteri bertanggungjawab kepada presiden bukan kepada parlemen. Selama masih dipercaya mereka akan tetap menduduki jabatannya. Mereka tidak dapat dijatuhkan oleh Mosi tidak percaya.
 Jadi, masa jabatan menteri sangat bergantung pada Presiden

Selain itu, dulu sebelum diamandemen penjelasan UUD 1945 secara tegas menyebutkan hal-hal sebagai berikut ;
“Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak bergantung dari pada dewan, akan tetapi tergantung daripada Presiden. Mereka adalah Pembantu Presiden” (Sistem Pemerintahan Negara bagian VI)
“ Menteri-menteri Negara bukan pegawai tinggi biasa. Meskipun kedudukan Menteri Negara tergantung dari pada presiden akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan Pemerintahan dalam prektek” (penjelasan ; menteri-menteri Negara bukan pegawai tinggi biasa harus mengetahui selak-beluk departemennya)
“Sebagai pemimpin Departemen, Menteri mengetahui selak-beluk hal-hal yang mengenai lingkungan pekerjaanya. Berhubungan dengan itu, Menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik Negara yang mengenai Departemennya. Memang yang dimaksudkan adalah, para menteri itu pemimpin-pemimpin Negara. Untuk menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi dalam pemerintahan Negara para Menteri bekerja bersama, satu sama lain seerat-eratnya di bawah pemimpin Presiden (Sistem Pemerintahan Negara bagian VII)
Kini sesudah amandemen, bagian penjelasan UUD 1945, walau secara fisik masih ada, suadh dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian, kesepakatan MPR sebelum mengubah UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa “Sistem Presidensial tetap dipertahankan”. Kesepakatan ini selain mengakui bahwa UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial, juga menegaskan bahwa sistem itu tetap dipertahankan walau UUD 1945 mengalami perubahan.

1. Pembagian Kekuasaan Negara menurut UUD 1945

Lembaga-lembaga Negara RI

Bagan di atas memerlukan penjelasan sebagai berikut ;
(a) Setelah mengalami perubahan selama 4 kali berturut-turut (tahun 1999-2002), lembaga Negara yang ada di Indonesia mengalami pengurangan sekaligus juga penambahan. Lembaga Negara yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Dengan Demikian, kalau sebelum amandemen lembaga Negara tingkat pusat berjumlah 6 lembaga (MPR, DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA), setelah di amandemen UUD 1945 juga membentuk 2 lembaga Negara tingkat pusat yang baru, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Makhamah Konstitusi. Jadi, kini jumlah lembaga kita menjadi 7 lembaga. Selain itu, ada juga lembaga lain yang disebut Komisi Yudisial.
(b) Sesuai dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial, terdapat larangan rangkap jabatan di antara para pejabat lembaga Negara tingkat pusat.
(c) MPR kini tidak lagi berkedudukan sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat

Pertama, MPR tidak lagi memilih Presiden atau Wakil presiden. Ketentuan baru, Presiden dan Wakil presiden di pilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Kedua, MPR tidak lagi menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam pemilihan langsung, Presiden dan Wakil Presiden harus sudah menyusun GBHN sendiri yang akan dilaksanakan jika terpilih dalam pemilu. GBHN harus sudah disosialisasikan saat Calon Presiden dan Wakil Presiden berkampanye.
MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Semuanya terpilih melalui pemilihan umum. Tugasnya diatur dalam undang-undang. MPR RI mempunyai empat kekuasaan yaitu, 1. Mengubah Undang-undang dasar, 2. Menetapkan Undang-undang Dasar, 3. Melantik Presiden hasil pilihan rakyat, 4. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.
(d) DPR telah dikukuhan kedudukannya sebagai lembaga pembuatan undang-undang. Hak Veto
terhadap rancangan Undang-undang (RUU) yang telah disetujui oleh DPR di hapuskan. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum.
Setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan peretanyaan, Menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Fungsi legislatif adalah fungsi untuk membentuk undang-undang. Fungsi anggaran adalah fungsi untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara (APBN). Fungsi pengawasan adalah fungsi mengawasi tindakan pemerintahan baik melalui ratifikasi perjanjian, persetujuan atas pernyataan perang, pengangkatan duta, maupun pengawasan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara.
(e) Selain DPR ada lembaga perwakilan daerah, dalam bentuk Dewan Perwakilan Rakyat
Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum yang jumlah seluruhnya tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun, dan susunan serta kedudukannya diatur dengan undang-undang.
(f) Presiden tidak lagi menjadi lembaga pemegang “kekuasaan membuat Undang-undang” ;kekuasaan itu kini dialihkan kepada DPR Presiden lebih sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.
Untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, seorang hanya harus memenuhi persyaratan: Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena adanya kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dan memenuhi persyaratan lain yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Ada empat tahapan dalam kegiatan yang harus dilakukan jika Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan ;
1. Tahap I, berlangsung di DPR melalui Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR, dan dari yang hadir 2/3 sepakat menyatakan bahwa Presiden dan/ atau wakil Presiden SALAH sesuai ketentuan Pasal 7 A UUD. Lalu, disampaikan kepada MK
2. Tahap II, berlangsung di MK dalam jangka waktu 90 hari menerima usulan dari DPR, MK akan memeriksa, mengadili dan memutuskan terbukti atau tidak dugaan DPR. Jika tidak terbukti maka persoalannya selesai namun bila terbukti hal tersebut akan diberitahukan kepada DPR.
3. Tahap III, di DPR. Melalui Sidang Paripurna, DPR akan memutuskan apakah mereka mengusulkan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden kepada MPR atau tidak. Jika DPR memutuskan proses akan berlanjut ke tahap IV
4. Tahap IV, berlangsung di dalam sidang MPR, prosesnya sebagai berikut ; Pertama, Presiden dan Wakil Presiden diberi kesempatan memberikan penjelasan kepada MPR. Kedua, MPR memutuskan apakah Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan atau tidak. Dalam memutuskan persoalan ini harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ anggota MPR, 2/3 diantaranya menyetujui keputusan pemberhentian tersebut maka Presiden dan wakil Presiden diberhentikan.

(g) kedudukan Makhamah Agung sebagai pelaksanaan kekuasaan Kehakiman yang merdeka semula hanya disebut dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945; kini ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat 1.
Pasal 24 Ayat 1, dalam Pasal 24 ayat 2 ditegaskan lingkungan-lingkungan yang berada dibawah MA, yaitu; 1) Lingkungan Peradilan Umum, 2) Lembaga Peradilan Agama, 3) Lingkungan Peradilan Militer, 4) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. –> MA berwenang untuk, a) mengadili pada tingkat kasasi, b) menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, c) melaksanakan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
(h) Keberadaan Makhamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945.
Menurut Pasal 24 c ayat 1, Makhamah Konstitusi berwenang untuk ; a) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undangterhadap undang-undang dasar, b) memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, c) memutus pembubaran partai politik, d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
(i) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan Negara
Hasil pemeriksa keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota BPK dipilh oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

2. Sistem Check and Balance menurut UUD 1945

Undang-undang Dasar 1945 juga mengatur Sistem Check and Balance antara lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Checks and Balances tersebut secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut;
 Legislatif
– MPR memberhentikan Presiden dan Wakil Persiden
– DPR mengawasi Presiden dengan hak angket, hak interplasi, hak budget, dan lain-lain.
– DPR dapat menyetujui atau menolak perjanjian internasional
– DPR memberikan pertimbangan dalam pengangkatan duta dan pemberian amnesti dan abolisi
– DPR memberi persetujuan tentang percalonan Hakim Agung dan 3 Calon Hakim Konstitusi
 Eksekutif
– Presiden mengangkat Hakim Agung
– Presiden memilih 3 Hakim Agung
 Yudikatif
– Makhamah Agung berhak mereiew peraturan pemerintahan dan lain-lain
– Makhamah Konstitusi memutuskan apakah Presiden atau Wakil Presiden bersalah
– Makhamah Konstitusi berhak me-review undang-undang
Hak untuk melakukan Review yaitu menentukan apakah isi sebuah peraturan perundang-undangan sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya. Karena yang diuji adalah isi atau materi suatu peraturan perundang-undangan, hak ini sering juga disebut hak uji material.

3. Sejarah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia

Baik sistem pemerintahan parlementer maupun sistem pemerintahan presidensial pernah dilaksanakan dalam sejarah ketata negaraan Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, sesuai dengan ketentuan UUD 1945, berlaku sistem pemerintahan presidensial. Namun, praktik politik waktu itu kemudian mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer. Sistem parlementer ini kemudian secara resmi berlaku baik di masa RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950) dan masa berlakunya UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959). Sesudah itu Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial sampai sekarang.
a) Sistem Pemerintahan pada awal kemerdekaan
Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia pada awal kemerdekaan adalah Sistem Presidensial. Akan tetapi, pada saat itu MPR, DPR, dan DPA belum terbentuk. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal IV peralihan UUD 1945 selain memegang kekuasaan eksekutif, Presiden RI juga melaksanakan tugas MPR, DPR, dan DPA dibantu oleh Komite Nasional. Meski menurut UUD 1945 bangsa Indonesia menganut sistem presidensial, dalam kenyataannya kita menganut sistem yang terpusat secara mutlak dan berevolusioner.
b) Sistem Pemerintahan pada masa berlakunya Konstitusi RIS
Sejak 27 Desember 1949, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi Negara Serikat. Pemerintahan pun didasarkan pada Konstitusi RIS 1949. Konstitusi RIS mengenal Enam lembaga Negara, yaitu ; a) Presiden, b) Dewan Menteri, c) Senat, d) Dewan Perwakilan Rakyat, e) Mahkamah Agung, f) Dewan Pengawas Keuangan. Menurut Konstitusi RIS Presiden adalah Kepala Negara. Ia dipilih oleh orang-orang yang diberi kuasa oleh pemerintahan negara-negara bagian. Jika Presiden berhalangan, Perdana Menteri menjalankan pekerjaan sehari-hari Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh Para Dewan Menteri. Pemerintah yaitu Presiden dibantu oleh beberapa menteri berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia, teristimewa mengurus Konstitusi, undang-undang federal, dan peraturan-peraturan yang berlaku untuk RIS dijalankan. Dalam kewajiban ini, Presiden tidak dapat diganggu gugat, Presiden tidak dapt salahg dan tidak dapat disalahkan. Pemerintah adalah para Menteri, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri. Senat DPR adalah Parlemen di RIS. Dan MA adalah Lembaga pengadilan federal tertinggi. Sedangkan, Dewan Pengawas Keuangan adalah lembaga yang bertugas mengawasi mempertenggungjawabkan pengeluaran dan pemasukan atau pnerimaan RIS.
c) Sistem Pemerintahan pada masa berlakunya UUDS 1950
Menganut Sistem Pemerintahan parlementer juga, yang berbeda dengan RIS adalah 5 lembaga Negaranya, yaitu ; a) Presiden, b) Menteri-menteri, c) Dewan Perwakilan Rakyat, d) Mahkamah Agung, e) Dewan Pengawas Keuangan. Menurut UUDS 1950, Persiden berfungsi sebagai Kepala Negara. Penanggungjawab tindakan pemerintah ada;ah menteri-menteri, secara bersama-sama untuk keseluruhannya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri.
Menurut Herbeit Feith, hal-hal negatif yang terjadi selama berlakunya Sistem Parlementer itu antara lain, adalah;
a) Usia atau masa kerja rata-rata kabinet yang pendek menyebabkan banyak kebijakan pemerintahan jangka panjang tidak dapat terlaksana.
b) Terjadi ketidakserasian hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata sesudah terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952.
c) Telah terjadi perdebatan terbuka antara Presiden Soekarno dengan para tokoh Masyumi Tentang penggantian Pancasila dengan dasar negara yang lebih islami akan merugikan umat Kristen dan umat Hindu.
d) Masa kegiatan kampanye pemilu yang berkepanjangan (1953-1955) mengakibatkan meningkatnya ketegangan sosial dimasyarakat.
e) Kebijaksanaan beberapa Perdana Menteri yang cenderung ingin atau bersifat menguntungkan partainya sendiri sering menimbulkan kerugian bagi perekonomian masyarakat.

Menurut Herbert Feith, pelaksanaan Demokrasi Parlementer pada masa 1949-1959 juga mencatat hal-hal positif. Beberapa hal positif itu ;
a) Pemerintahan berhasil melaksanakan program-programnya seperti dalam bidang pendidikan, peningkatan tingkat ekspor, dan dalam mengendalikan inflasi.
b) Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan-pemberontakan seperti Gerakan Merapi-Merbabu Complex, Republik Maluku Selatan, dan DI/TII.
c) Indonesia mendapatkan nama baik di dunia internasional sebagai pemimpin gerakan non-blok karena berhasil menyelenggarakan KAA.
d) Pers menikmati kebebasan yang cukup sehingga banyak variasi dalam pemberitaan dan ada banyak kritik dalam kolom kartun pojok.
e) Badan-badan pengadilan menikmati kebebasan yang besar dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam kasus-kasus yang menyangkut menteri, pimpinan militer, ataupun pemimpin-pemimpin partai.
f) DPR berfungsi dengan baik.
g) Jumlah sekolah berkembang dengan pesat.

d. Sistem Pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959-1966

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemerintah memberlakukan kembali UUD 1945. Itu berarti bahwa sejak itu sistem pemerintahan yang harus dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
Sebagai bagian dari pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin, pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial kala itu juga mengalami penyimpangan dari kerangka yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Penyimpangan itu antara lain tampak dalam hal-hal, sebagai berikut ;
1. Pimpinan-pimpinan MPR, DPR, BPK, dan MA diberi kedudukan sebagai Menteri, sehingga ditempatkan sebagai bawahan Presiden.
2. Persiden membubarkan DPR pada tahun 1960 setelah DPR menolak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan pemerintah.
3. Presiden juga memperluas kekuasaannya melalui UU NO 19 tahun 1964 yang antara lain menentukan bahwa demi kepentingan revolusi, Presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 7, 2010 in Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: